Konferensi Pers Pertama Taliban di Kantor Presiden, Siap Jamin Keamanan dan Kebebasan Pers di Afghanistan
VELOX.CO.ID - Pada 17 Agustus, Taliban mengadakan konferensi pers pertama, setelah pemimpin dan salah satu pendiri kelompok itu kembali ke negara itu.
Saat ini, grup tersebut menggambarkan dirinya dengan cara yang berbeda dari yang dilakukan pada tahun 1990-an. Taliban sekarang bertindak sebagai gerakan yang lebih moderat. Jadi, setelah mengambil alih negara, mereka mengadakan konferensi besar untuk menjawab pertanyaan paling penting tentang pemerintahan mereka di negara itu.
Ketika ditanya tentang perbedaan antara pemerintahan baru Taliban dan yang 20 tahun lalu, seorang juru bicara Mujahid mengklaim bahwa “kelompok itu telah berkembang dan tidak akan mengambil tindakan yang sama seperti yang mereka lakukan di masa lalu.”
Mujahid meyakinkan komitmen kelompok untuk melindungi hak-hak pekerja media dan bahwa tidak akan ada diskriminasi terhadap perempuan. Sebelumnya, perempuan diizinkan bekerja di TV, dan disambut di pemerintahan baru.
Media swasta akan diizinkan untuk melanjutkan kegiatan mereka, bebas dan independen.
Ketika ditanya tentang kebebasan berbicara, perwakilan Taliban menjawab: “Anda harus mengajukan pertanyaan ini kepada perusahaan seperti Facebook, yang melakukan penyensoran, tetapi pada saat yang sama menyatakan kebebasan berbicara.”
Setelah mengumumkan amnesti umum pada 17 Agustus, kelompok itu sekali lagi menekankan bahwa mereka tidak akan menganiaya siapa pun yang bertugas di pemerintahan sebelumnya, bekerja dengan orang asing atau menjadi bagian dari Pasukan Keamanan Nasional Afghanistan.
Juru bicara Taliban Mujahid mengatakan kelompok itu tidak akan membiarkan wilayah Afghanistan ‘digunakan untuk melawan siapa pun atau negara mana pun’.
Pada hari yang sama, salah satu pendiri dan komandan kedua Taliban, Abdul Ghani Baradar, dilaporkan datang ke Afghanistan dari Doha. Dia terlihat akan menjadi Presiden baru Afghanistan dalam waktu dekat. Kedatangannya mungkin merupakan tanda kesepakatan dekat dengan pemerintahan baru di Afghanistan.
Namun, jika ada perlawanan senjata dari Wakil Presiden Afghanistan Amrullah Saleh, yang mengklaim menjadi Presiden yang sah sesuai konstitusi, Taliban mengancam bahwa dia juga harus bertanggung jawab atas semua kesalahan dan korupsi Presiden Ashraf Ghani meninggalkan negara itu. Jika menolak amnesti, dia harus siap menanggung akibatnya.
Salah satu tindakan pertama Taliban yang berkuasa adalah menyita senjata api milik warga sipil. Di Kabul, para pejuang mengklaim pengumpulan senjata karena “orang tidak lagi membutuhkannya untuk perlindungan pribadi.”
Pada hari yang sama, kelompok itu memperingatkan bahwa pasukan AS
harus meninggalkan Afghanistan sebelum 11 September. Peringatan 20 tahun
serangan teroris di AS yang mengarah pada perang melawan terorisme. militermeter